Menjadi gubernur adalah salahsatu cara mengubah paradikma pemerintahan atau juga meneruskan gaya kepemimpinan lama dengan alasan stabilisasi pembangunan. Masing-masing sah-sah saja menjadi alasan utuk mencalonkan diri sebagai calon cagub ataupun cawagub.
Paradikma baru adalah merupakan cara pendekatan yang berusaha memutus mata rantai birokrasi yang sangat berkepanjangan, baik dalam proses perijinan perpanjangan segala macam surat identitas penduduk maupun identitas masalah kepemilikan. Maupun perijinan dalam hal berusaha agar dapat ditetapkan seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh seorang pengusaha.
Sekarang mari kita lihat masalah surat yang terkait dengan identitas diri dan kepemilikan. Jika ada yang memiliki sesuatu yang harus menggunakan identitas diri, maka jika yang dimiliki tersebut berada di daerah lain, maka untuk mempermudah kepengurusan banyak kita temui kecenderungan untuk memiliki identitas diri untuk daerah tersebut. Keadaan ini adalah sebuah fenomena lama yang masih subur. Bisa kita bayangkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi jumlah penduduk jika identitas seseorang ada diberbagai kota bahkan propinsi.
Sehubungan dengan masalah ijin usaha dan segala macam yang berhubungan dengannya, jika seorang memulai usaha akan dipusingkan dengan ijin yang berkepanjangan, yang tidak lain adalah berhubungan dengan pungutan diinginkan oleh setiap bagian birokrasi. Jadi untuk pengusaha baru atau calon pengusaha akan memerlukan sekian puluh atau atau ratusan juta untuk legalisasi usahanya. Kemudian setelah usahanya mulai berjalan atau akan maju maka sang pengusaha harus memenuhi pajak ini dan pajak itu (sesuai dengan tujuan pajak yang berusaha memperolah income sebanyak-banyaknya), walaupun sering berbenturan dengan laporan akuntansi yang harusnya kena pajak atau tidak.
Ijin demikian tidak hanya dengan perngusaha nasional saja, bahkan dengan pengusaha antar negarapun bertemau masalah yang sama (ingat? bagaimana Indosat dijual oleh Om Laksamana, dan bagaimana Sony yang memilih pindah ke Singapore yang merasa lebih aman berusaha, tidak dipusingkan oleh banyaknya pungutan birokrasi dan banyaknya demo karyawan).
Oleh karena itu Siapa saja Pemimpin; Bupati, Gubernur bahkan Presiden sekalipun jika memperhatikan masalah ini tentunya tidak akan dirugikan dari segi bantuan atau subsidi yang tersebar tidak sesuai tujuan dan investasi yang menghindah dari negeri Indonesia ini. (berlanjut)
Paradikma baru adalah merupakan cara pendekatan yang berusaha memutus mata rantai birokrasi yang sangat berkepanjangan, baik dalam proses perijinan perpanjangan segala macam surat identitas penduduk maupun identitas masalah kepemilikan. Maupun perijinan dalam hal berusaha agar dapat ditetapkan seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh seorang pengusaha.
Sekarang mari kita lihat masalah surat yang terkait dengan identitas diri dan kepemilikan. Jika ada yang memiliki sesuatu yang harus menggunakan identitas diri, maka jika yang dimiliki tersebut berada di daerah lain, maka untuk mempermudah kepengurusan banyak kita temui kecenderungan untuk memiliki identitas diri untuk daerah tersebut. Keadaan ini adalah sebuah fenomena lama yang masih subur. Bisa kita bayangkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi jumlah penduduk jika identitas seseorang ada diberbagai kota bahkan propinsi.
Sehubungan dengan masalah ijin usaha dan segala macam yang berhubungan dengannya, jika seorang memulai usaha akan dipusingkan dengan ijin yang berkepanjangan, yang tidak lain adalah berhubungan dengan pungutan diinginkan oleh setiap bagian birokrasi. Jadi untuk pengusaha baru atau calon pengusaha akan memerlukan sekian puluh atau atau ratusan juta untuk legalisasi usahanya. Kemudian setelah usahanya mulai berjalan atau akan maju maka sang pengusaha harus memenuhi pajak ini dan pajak itu (sesuai dengan tujuan pajak yang berusaha memperolah income sebanyak-banyaknya), walaupun sering berbenturan dengan laporan akuntansi yang harusnya kena pajak atau tidak.
Ijin demikian tidak hanya dengan perngusaha nasional saja, bahkan dengan pengusaha antar negarapun bertemau masalah yang sama (ingat? bagaimana Indosat dijual oleh Om Laksamana, dan bagaimana Sony yang memilih pindah ke Singapore yang merasa lebih aman berusaha, tidak dipusingkan oleh banyaknya pungutan birokrasi dan banyaknya demo karyawan).
Oleh karena itu Siapa saja Pemimpin; Bupati, Gubernur bahkan Presiden sekalipun jika memperhatikan masalah ini tentunya tidak akan dirugikan dari segi bantuan atau subsidi yang tersebar tidak sesuai tujuan dan investasi yang menghindah dari negeri Indonesia ini. (berlanjut)
